POJOKNEGERI.COM - Persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selalu menyisakan berbagai masalah, salah satunya adalah ketersediaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri.
Hal ini menjadi perhatian serius bagi Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ahmat Sopian Noor.
Sopian mengungkapkan keprihatinannya terhadap kesulitan yang dialami beberapa siswa dalam menemukan sekolah di dalam zonasinya.
Meskipun Samarinda terus mengalami kemajuan, kota ini masih kekurangan gedung SMP di beberapa kecamatan yang padat penduduk.
"Situasi ini memaksa siswa untuk mencari SMP di zona lain, yang akhirnya memicu masalah zonasi dan kesulitan akses pendidikan," ujar Sopian pada Kamis (4/7/2024).
Sopian juga menyoroti bahwa meskipun aturan mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), realitas di lapangan menunjukkan kekurangan yang signifikan.
Alokasi dana tersebut, lanjut Sopian, juga mencakup gaji pegawai sehingga tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan pendidikan di lokasi-lokasi seperti Samarinda Seberang dan Loa Janan Ilir.
Ahmat Sopian mendesak Pemerintah Kota Samarinda untuk tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan alokasi anggaran pendidikan.