"Ya, kami akan mendukung mereka (ULMWP) karena mereka adalah orang-orang Melanesia. Saya lebih berharap bahwa (ULMWP menjadi anggota penuh MSG). Saya tidak memanfaatkan ini. Dinamika mungkin berubah sedikit tetapi prinsip tetap sama," kata Rabuka yang merujuk soal keanggotaan ULMWP dalam forum Melanesia Spearhead Group.
Seorang sumber mengatakan kepada Radio Free Asia bahwa pemerintahan Fiji sebelum rezim Rabuka tak pernah menyatakan dukungan untuk kelompok separatis Papua seperti ini.
Negara-negara lain juga tak pernah terang-terangan mendukung kelompok separatis demi menjaga hubungan baik dengan Indonesia.
Meski begitu, beberapa negara Pasifik seperti Vanuatu kerap menyinggung dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua dalam forum internasional seperti Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal itu tak jarang membuat Indonesia protes.
Indonesia pun tak tinggal diam. Kementerian Luar Negeri RI telah melayangkan nota protes kepada Fiji atas pertemuan Rabuka dan Benny.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ri, Teuku Faizasyah, mengonfirmasi bahwa Indonesia sudah melayangkan nota protes ke Fiji.
"Dari sisi Indonesia sudah (melayangkan protes)," kata Faizasyah.
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
