"Dinolkan dari forum banggar kemarin. Kalau di komisi kan kita sudah kurangi jadi Rp120 M. Kalau di (rapat) banggar besar, kesepakatan terakhir akhirnya dinolkan," kata Nova dikutip dari CNN Indonesia.
Dijelaskan bahwa pertimbangan anggaran itu dihapus lantaran beberapa anggota dewan menganggap sumur resapan kurang efektif untuk menangani banjir.
"Mungkin dari kawan-kawan ada beberapa masukan yang istilahnya di beberapa wilayah, ada yang terlihat belum bisa menangani masalah banjir, terkait masalah resapan airnya gitu," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebelumnya klaim bahwa sumur resapan cukup efektif untuk menangani banjir di Ibu Kota.
"Ya kan sudah dilihat, rasakan dua tahun ini, efektivitas sumur resapan kan cukup baik, kemudian juga dibuat kolam olakan, selain program gerebek lumpur, program pembuatan situ, embung, waduk, polder, kemudian tanggul program lainnya normalisasi, naturalisasi semua kan dibuat," katanya beberapa waktu lalu.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
