POJOKNEGERI.COM - Instruksi diberikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal sumur resapan.
Instruksi itu diberikan Anies Baswedan kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Instruksi itu diturunkan agar pimpinan OPD bisa evaluasi pekerjaan kontraktor sumur resapan.
Anies ingin agar pekerjaan bisa sesuai dengan standar yang ditetapkan.
"Kami instruksikan kepada pimpinan OPD terkait, seperti Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk secepatnya mengevaluasi pekerjaan para kontraktor yang membuat dan memperbaiki sumur resapan," kata Anies Baswedan, Senin (6/12/2021).
Proses pengawasan secara ketat diminta bisa dilakukan. Kontraktor pengerjaan sumur resapan juga dirasa perlu untuk menginformasikan secara transparan kepada publik agar publik mengetahuinya dan ikut mengawasi pembangunan sumur resapan yang sedang dikerjakan maupun yang sudah selesai.
"Poinnya adalah agar sumur resapan berfungsi dengan optimal dalam mengatasi genangan air banjir, serta tidak membahayakan masyarakat umum pengguna jalan," kata Anies.
"Kami akan bertindak tegas jika terjadi permasalahan yakni pekerjaan kontraktor yang menyimpang," katanya.
Tak ada anggaran di 2022
Sumur resapan, upaya Pemprov DKI Jakarta di bawah Anies Baswedan untuk penanganan banjir tak dapat dukungan dari dewan.
Hal ini usai dalam agenda APBD DKI Jakarta 2022, sumur resapan itu tak masuk dalam anggaran.
Disampaikan Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh bahwa sebelumnya anggaran untuk program sumur resapan itu adalah Rp 300 miliar.
Kemudian, saat masuk dalam rapat komisi, anggaran sumur resapan itu dipangkas menjadi Rp120 miliar.
Berlanjut hingga masuk ke pembahasan badan anggaran, anggaran sumur resapan itu kemudian tak dimasukkan sama sekali.
"Dinolkan dari forum banggar kemarin. Kalau di komisi kan kita sudah kurangi jadi Rp120 M. Kalau di (rapat) banggar besar, kesepakatan terakhir akhirnya dinolkan," kata Nova dikutip dari CNN Indonesia.
Dijelaskan bahwa pertimbangan anggaran itu dihapus lantaran beberapa anggota dewan menganggap sumur resapan kurang efektif untuk menangani banjir.
"Mungkin dari kawan-kawan ada beberapa masukan yang istilahnya di beberapa wilayah, ada yang terlihat belum bisa menangani masalah banjir, terkait masalah resapan airnya gitu," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebelumnya klaim bahwa sumur resapan cukup efektif untuk menangani banjir di Ibu Kota.
"Ya kan sudah dilihat, rasakan dua tahun ini, efektivitas sumur resapan kan cukup baik, kemudian juga dibuat kolam olakan, selain program gerebek lumpur, program pembuatan situ, embung, waduk, polder, kemudian tanggul program lainnya normalisasi, naturalisasi semua kan dibuat," katanya beberapa waktu lalu.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
