“Setiap tahun kita menghadapi persoalan seperti kurangnya sekolah, peserta didik yang tidak terakomodir dalam PPDB, serta bangunan sekolah yang memerlukan peremajaan, terutama di daerah perbatasan dan pedalaman,” ujarnya.
Hamas juga menekankan persoalan kesehatan sebagai prioritas utama yang harus ditangani.
“Kami masih menemukan kasus stunting di puskesmas dan rumah sakit, terutama di daerah kabupaten dan kota. Hal ini tidak seharusnya terjadi di provinsi dengan kekayaan sumber daya alam melimpah,” tegasnya.
Selain itu, peningkatan pendapatan masyarakat juga menjadi fokus utama. Hamas mencatat bahwa meski Kaltim memiliki APBD yang besar, namun IPM masih tergolong rendah dibandingkan daerah lain.
“Tantangan bagi DPRD dan pemerintah untuk memastikan pembangunan berjalan merata," pungkasnya.
(ADV/DPRD Kaltim)