Sebab, sampai saat ini APBD Desa hanya bersumber dari Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD). Sehingga dengan adanya Bumdes, desa mampu menghasilkan pendapatan desa untuk memperkuat ekonomi desa dan masyarakat desanya.
Menurut Reza, terkait Bumdes, sejumlah hal dikonsultasikan kepada Menteri Halim.
Seperti pelatihan digital marketing, bantuan modal untuk pengembangan Bumdes, peningkatan kapasitas pengelola Bumdes hingga pengelolaan desa wista oleh Bumdes.
“Peningkatan kapasitas pengelola Bumdes termasuk kemampuan menganalisa kelayakan usaha dan pengelolaan keuangan Bumdes. Kami juga membahas soal bantuan modal untuk Bumdes dan peluang desa wisata untuk dikelola Bumdes sebagai sumber pendapatan Bumdes,” katanya.
Sebagai wakil rakyat dari dapil Kutai Kartanegera, Reza juga menyampaikan sejumlah masalah desa di Kutai Kartanegara yang belum teraliri listrik untuk dapat diperhatikan Kemendes PDTT.
“Pastinya desa yang belum teraliri listrik dan air bersih,” imbuh Reza, didampingi anggota Komisi IV Eddy Sunardi dan Yenny Eviliana.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
