Dijatuhi pidana penjara dengan hukuman di atas 1 (satu) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Dikritik Pegiat HAM
Usman Hamid, pegiat hak asasi manusia dari Yayasan Kebajikan Publik Jakarta, menyangsikan urgensi pembentukan Komcad.
Ia menilai saat ini tidak ada musuh di luar negeri yang mengancam integritas teritori Indonesia. "Jadi itu hanya membuang anggaran," ujarnya kepada BBC News Indonesia.
Lebih jauh, menurutnya, penegasan Presiden tidak cukup karena undang-undang masih membuka kemungkinan pengerahan Komcad untuk menanggapi hal-hal yang selama ini dianggap pemerintah sebagai ancaman keamanan di dalam negeri, seperti separatisme dan komunisme.
UU No. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) menyatakan bahwa Komcad, sebagai salah satu usaha pertahanan negara, dapat dikerahkan untuk menanggapi tidak hanya ancaman militer tapi juga ancaman non-militer dan ancaman hibrida.
Usman mengatakan, ruang lingkup ancaman yang dijabarkan dalam Pasal 4 UU tersebut terlalu luas sehingga "menimbulkan kemungkinan konflik horizontal".
"Ruang lingkup itu masih sangat membuka kemungkinan untuk menghadapi ancaman keamanan dalam negeri seperti bahaya terorisme, bahaya separatisme, bahaya komunisme.
"Itu kan yang masih cukup dominan di dalam paradigma pertahanan kita. Dan paradigma pertahanan dalam pengertian militer itu, yang akan diterapkan dalam pelaksanaan tugas dari Komcad," kata Usman.
Sementara pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie mengakui perlunya suatu negara memiliki komponen cadangan dan, dalam kasus Indonesia, ia menilai keterlibatan presiden dan DPR dalam pengerahan Komcad dapat mencegahnya disalahgunakan.
Bagaimanapun, ia berpendapat TNI sebetulnya tak perlu merekrut orang-orang baru sebagai komponen cadangan.
Mengapa tidak melibatkan Menwa?
Menurut Connie, pemerintah lebih baik memanfaatkan Resimen Mahasiswa (Menwa) yang organisasinya sudah terbukti mumpuni dan sistemnya sudah berjalan sejak tahun 1961.
Connie mempersoalkan waktu pendidikan Komcad yang menurutnya sangat pendek, hanya empat bulan, dan mempertanyakan bagaimana sistem kontrol terhadap ribuan anggota Komcad saat sedang tidak bertugas.
"Besar lo ini pasukan. Karena kan enggak cuma 3.000 hari ini. Akan [ada di] seluruh Indonesia, seluruh provinsi.
"Sementara kalau Menwa dia punya kontrol banyak, dari kampus ada rektor, kemudian dari para pelatih, dari Kodam atau apapun," kata Connie kepada BBC News Indonesia.
Menurut informasi di situs Kementerian Pertahanan, setelah dilantik para anggota Komcad akan kembali ke profesi masing-masing.
TNI akan memanggil untuk melakukan penyegaran atau pelatihan kembali minimal selama 12 hari dalam setahun, dan akan dipanggil atau dimobilisasi untuk bertugas membantu TNI bila ada ancaman perang atau bencana alam.
Presiden Jokowi mengatakan, pembentukan Komcad dibarengi dengan penguatan komponen utama termasuk modernisasi alutista serta penelitian dan pengembangan di berbagai bidang strategis. (redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
