Saat Jokowi mengecek, dia menemukan sumber masalahnya adalah sertifikasi yang lambat.
Ada sekitar 80 juta lahan belum tersertifikat saat Jokowi baru menjabat presiden.
Lalu, ia kaget Kementerian ATR/BPN hanya mampu melakukan sertifikasi 500 ribu lahan per tahun.
Jokowi memerintahkan percepatan, salah satunya dengan sertifikat elektronik.
Jokowi meminta masyarakat menjaga sertifikat tanah dengan baik. Dia tak masalah bila warga menjadikan sertifikat itu agunan di bank.
"Ini disekolahkan enggak apa-apa, untuk jaminan enggak apa-apa, untuk agunan ke bank enggak apa-apa, tapi kalau sudah dapat uang pinjaman, itu sekali lagi 100 persen untuk modal usaha," jelas Jokowi. (*)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
