Dengan demikian, pemkot diminta harus mempunyai sikap tegas.
Pun dinas terkait diharapkan dapat melakukan penyuluhan kepada petani untuk mengelola lahan yang terdampak.
“Kalau kita lihat di daerah sana itu ada pertambangan. Mengakibatkan air mengalir langsung menuju persawahan warga. Dari Bayur hingga ke Betapus, sampai Lemapke. Bahkan sekarang itu bukan air lagi, tapi bercampur lumpur. Sehingga tidak bagus masuk ke sawah," imbuhnya.
Akan hal tersebut, Maswedi berharap Pemkot Samarinda mampu mendorong aparat penegak hukum untuk menindak tegas para penambang ilegal yang membuat rugi masyarakat.
“Dinas Pertanian bisa melakukan penyuluhan, bagaiamana petani menanggulangi jika kondisi lahan tersebut begitu. Karena petani kita belum terlalu mengerti itu,” pungkasnya. (advetorial)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
