POJOKNEGERI.COM - Persoalan tambang batu bara yang mengancam kawasan pertanian masyarakat menjadi salah satu masalah yang ditemukan anggota DPRD Samarinda saat menjalani reses.
Kawasan pertanian menjadi sektor yang cukup terdampak dari aktivitas pertambangan batu bara, hal inilah yang dikeluhkan masyarakat Bayur, Betapus dan Lempake kepada anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Maswedi, yang melakukan reses di wilayah Kecamatan Samarinda Utara.
Terkait hal tersebut, Maswedi meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bisa meningkatkan pengawasan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan persoalan tambang, maupun pertanian.
“Masyarakat jadi gagal tanam. Setahun yang biasanya tiga kali, ini hanya menanam sekali,” ucap Maswedi, Selasa (18/10/2022).
Maswedi menerangkan, kondisi Kaltim yang secara umum masih memasok beras dari Pulau Jawa, Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan Selatan juga menjadi sebab harus dilindunginya petani lokal.
Dengan demikian, pemkot diminta harus mempunyai sikap tegas.
Pun dinas terkait diharapkan dapat melakukan penyuluhan kepada petani untuk mengelola lahan yang terdampak.
“Kalau kita lihat di daerah sana itu ada pertambangan. Mengakibatkan air mengalir langsung menuju persawahan warga. Dari Bayur hingga ke Betapus, sampai Lemapke. Bahkan sekarang itu bukan air lagi, tapi bercampur lumpur. Sehingga tidak bagus masuk ke sawah," imbuhnya.
Akan hal tersebut, Maswedi berharap Pemkot Samarinda mampu mendorong aparat penegak hukum untuk menindak tegas para penambang ilegal yang membuat rugi masyarakat.
“Dinas Pertanian bisa melakukan penyuluhan, bagaiamana petani menanggulangi jika kondisi lahan tersebut begitu. Karena petani kita belum terlalu mengerti itu,” pungkasnya. (advetorial)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
