POJOKNEGERI.COM - Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Najidah memberi pertanyaan terkait dengan adanya pelantikan Hasanuddin Masud sebagai Ketua DPRD Kaltim yang digelar pada Senin (12/9/2022) di Hotel Mercure Samarinda.
Awalnya ia merespon pula ucapan Gubernur Kaltim Isran Noor yang mengucapkan soal DPRD Mercure sebagai respon atas pelantikan Hasanuddin Masud.
"Sudah ada kubu A, kubu B gitu ya. Versi yang Karang Paci dan yang Mercure gitu. Sampai dibahasakan gitu ya? Itulah akibat dari sebuah proses yang terlalu dipaksakan, dimana pada akarnya masih bermasalah, akan membuahkan sesuatu yang bermasalah.
"Hari ini, DPRD kita menyuguhkan tontonan yang menjadi labolatorium hukum seluruh masyarakat. Bahwa ada sesuatu yang salah, ditabrak terus, ya semacam itu.
Tak adanya kepastian hukum ini, membuat orang kemudian punya perspektif masing-masing.
"Akhirnya jadi contoh. Orang akhirnya punya perspektif. Akhirnya kayak begini, Orang itu jadinya tak punya kepastian hukum. Perselisihan partai yang tak selesai, dibawa ke ranah hukum, dalam hal ini dibawa ke pengadilan agar terang benderang, menjadi bukan abu-abu tetapi semakin gelap. Kan gitu," ujarnya.
"Oke hari ini dihasilkan sosok (Hasanuddin Masud). Apakah ini menyelesaikan masalah? Ternyata kan tidak. Justru menghasilkan perspektif-perspektif baru yang itu bisa menjadi liar di siklus politik. Kalau kemarin saya bahasakan yang punya konflik adalah Golkar, ke masyarakat sekarang juga memiliki perspektif yang berbeda-beda," ucapnya.
Dia pun mempertanyakan mengapa dewan tak menunggu dahulu proses hukum yang sudah berjalan.
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
