Namun, film ini menuai reaksi keras dari kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Pasalnya, film ini dinilai terlalu menyudutkan kubu pasangan calon nomor urut 2.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman, menyebut film dokumenter Dirty Vote berisi fitnah.
Ia juga mempertanyakan kebenaran pakar-pakar hukum yang hadir di film tersebut.
"Sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah," jelas Habiburokhman.
Ia juga menyebut film Dirty Vote tak berdasar dan menganggap film itu sengaja dibuat untuk mendegradasi penyelenggaraan Pilpres 2024.
Kubu Ganjar Pranowo-Mahfud Md juga angkat bicara.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menepis anggapan pihaknya melakukan kecurangan.
Hasto awalnya berbicara mengenai komitmen dari kubu Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Menurutnya, pemegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat.
Hasto kemudian menjelaskan soal pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso.
Hasto kemudian menyinggung penjabat kepala daerah lainnya yang digerakkan di daerah lainnya.
Mengenai menteri PDIP, Hasto juga memberikan penjelasan.
Dia menyebut Menpan-RB Abdullah Azwar Anas mengedepankan kepentingan bangsa.
Selain itu, Hasto menyebut Mensos Tri Rismaharini atau Risma selalu menjaga data mengenai bantuan sosial.
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
