Meski partisipasi meningkat, KPU Samarinda tetap mencatat beberapa tantangan yang perlu dievaluasi salah satunya terkait data kependudukan permasalahan data pemilih yang tidak akurat masih kerap terjadi di setiap pemilu, termasuk Pilkada 2024.

"Permasalahan data kependudukan ini bukan hanya terjadi pada Pilkada kali ini tapi dari pemilu ke pemilu kami sudah melaporkan ke Disdukcapil karena kewenangan untuk membersihkan data ada pada mereka ada ribuan nama yang kami temui, tapi kami tidak bisa mencoret dari daftar pemilih karena identitas berupa KTP masih tercatat, meskipun orangnya secara fisik tidak ada," tuturnya.

Ia menjelaskan tantangan pendataan pemilih di wilayah khusus seperti lapas dan rutan. Menurutnya, banyak warga binaan yang tidak dapat menyalurkan hak pilih karena ketidaksesuaian identitas.

"Kami hanya melayani pemilih dengan identitas lengkap. Ketika diverifikasi sering ditemukan NIK yang terdaftar di daerah lain. Akhirnya, hanya warga Samarinda dengan identitas valid yang dapat dilayani," pungkasnya.

(tim redaksi)