POJOKNEGERI.COM - Diskusi Publik bertemakan "Kampus Dalam Kepungan Komersialisasi Pendidikan" digelar Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Pendidikan (KIKA)
Diskusi digelr secara virtual Zoom yang tayang di YouTube Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik, Selasa 7 Maret 2023.
Diskusi Publik diagendakan menghadirkan berbagai narasumber, meliputi M. Chairil Akbar Setiawan dari UPN Veteran Jakarta, Sri Murlianti dari Fisip Unmul, Nasrullah dari FIB Unmul serta Iksan Nopardi dari BEM KM Unmul.
Diskusi Publik dipandu oleh Sholihin Bone dari KIKA Kaltim.
Banyak hal dibahas dari Diskusi Publik itu, termasuk adalah soal BLU dan PTNBH.
Sebagai informasi, PTN BH memiliki kepanjangan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum.
Dalam artian, PTN BH adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah dengan status berbadan hukum yang otonom. Artinya perguruan tinggi negeri tersebut oleh pemerintah melalui Kemendikbud sudah diberi hak otonom agar lebih mandiri.
Sementara untuk PTN BLU (PTN Badan Layanan Umum) merupakan institusi dengan level kedua dalam hal otonomi. Pengelolaan institusi ini mirip dengan rumah sakit milik negara. Seluruh penerimaan non pajak dikelola secara otonomi dan dilakukan pelaporan ke negara.
Nasrullah Ullah dari FIB Unmul memulai dengan mereview kasus-kasus yang pernah terjadi perihal mahalnya biaya pendidikan di universitas saat ini.
Ia menjabarkan perihal adanya kasus-kasus di daerah yang teriak akan mahalnya biaya pendidikan.
Dari penjabarannya, kehadiran PTN BH dan PTN BLU, menghadirkan mitos-mitos yang terkesan baik, tetapi justru tak demikian.
"Mitosnya, otonomi dan kemandirian, tetapi saya menyebutnya menjdi bisnis pendidikan bercabang menjadi seperti Alfamartisasi, Indomaretisasi," ujarnya.
Hadirnya PTN BH dalam sistem pengelolaan pendidikan di tingkat universitas inilah yang kemudian disorot dan dinilai menjadi penyebab beberapa persoalan di bidang pendidikan seperti misalnya, kenaikan harga UKT (Uang Kuliah Tunggal) serta rendahnya kesejahteraan dosen.
Ini tak lepas dari PTN BH yang memiliki hak otonom, tetapi justru dalam pengaplikasiannya, membuat universitas harus mencari cara memenuhi ekonominya sendiri.
Ketika tak mampu, maka jalan yang diambil kerap kali adalah menaikkan UKT mahasiswa, serta memotong upah dari para dosen.
Video lengkap Diskusi Publik KIKA "Kampus Dalam Kepungan Komersialisasi Pendidikan" dapat dilihat di sini:
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
