.jpg)
Andi Harun menjelaskan bahwa sekolah-sekolah di bawah naungan Pemkot Samarinda tidak memiliki dana yang cukup untuk menyediakan buku penunjang.
"Di sekolah dasar kita terdapat 163 sekolah, dan di tingkat SMP ada 49 sekolah. Total jumlah siswa di SD dan SMP mencapai hampir 90 ribu," ucapnya.
Menurut data yang diungkapkan, terdapat 19 jenis buku penunjang yang diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar. Di tingkat SD, jumlah buku penunjang yang dibutuhkan adalah 9 jenis, sedangkan di tingkat SMP ada 10 jenis buku penunjang. Dengan rata-rata harga buku penunjang yang bervariasi antara Rp 500.000 hingga Rp 700.000, total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 62.976.200.000 jika dihitung untuk seluruh siswa.
Ia menjelaskan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) hanya bisa digunakan untuk membeli 20% dari total kebutuhan buku.
"Sampai saat ini, dana BOSDA hanya cukup untuk membeli buku wajib, sehingga siswa tidak lagi dibebani biaya untuk buku wajib. Namun, buku penunjang belum bisa diakomodasi dengan dana yang ada," ungkapnya.
Pemerintah Kota Samarinda menghadapi dua opsi untuk menyelesaikan masalah ini. Opsi pertama adalah dengan membeli buku penunjang, yang memerlukan anggaran sebesar Rp 62 miliar per tahun.
"Angka ini cukup besar, dan kami perlu mengkaji kemampuan keuangan kota untuk menanggung biaya tersebut setiap tahun," katanya.
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
