“Contohnya jalan Kubar–Mahulu yang berstatus non-status. Artinya, bisa mendapatkan bantuan dari daerah, provinsi, maupun pusat. Tapi hingga saat ini, kondisinya masih jauh dari harapan,” jelas Ekti.

Selain itu, Ekti juga mengkritisi kondisi jalan Samarinda–Kubar yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat melalui APBN. Meski memiliki peran vital sebagai jalur penghubung utama, jalan ini masih membutuhkan perhatian lebih agar dapat benar-benar mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita berharap jalan ini mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat,” tambah politisi Gerindra itu.

Ekti berharap pada tahun 2026, pemerintah provinsi dapat meningkatkan anggaran dan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kubar dan Mahulu, demi mengakhiri isolasi antarwilayah yang selama ini menjadi kendala.

“Dengan perhatian lebih besar, saya yakin pembangunan jalan di Kubar dan Mahulu akan membuka akses antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

(ADV/DPRD Kaltim)