Kemudian, di bawah surat terlihat adanya logo stempel KPK serta tanda tangan dari Karyoto, Deputi Bidang Koordinasi dan SUpervisi KPK.
Perihal konfirmasi atas surat itu, tim redaksi sudah menghubungi kontak telepon yang tertera, namun belum ada respon yang didapatkan.
Tangkapan layar surat dari KPK ke Bupati PPU yang beredar di media sosial/ IST
Sebagai informasi, pembangunan rumah jabatan Bupati PPU sempat disorot belakangan ini.
Salah satu hal yang disorot adalah perihal anggaran untuk pembangunan rumah jabatan yang mencapai angka Rp 34 miliar.
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
