"Jika ada apa-apa dilaporkan aja segera. Praktek-praktek berkoperasi yang dalam pandangan masyarakat kurang tepat Sehingga kita bisa menindaklanjuti, kita perbaiki sehingga koperasi tidak menjadi alat untuk melakukan praktek-praktek yang merugikan masyarakat," pungkas Budi.

Sebelumnya Kemenkop dan UKM membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menangani koperasi bermasalah di Indonesia. 

Budi Arie, menjelaskan bahwa Satgas Revitalisasi Koperasi Bermasalah akan segera bekerja dengan melibatkan berbagai instansi, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Semua pihak ini diharapkan dapat berkolaborasi dalam memulihkan koperasi-koperasi yang mengalami masalah.

"Satgas ini akan langsung bekerja untuk menangani koperasi bermasalah. Keterlibatan berbagai stakeholder bertujuan untuk memperbaiki kondisi koperasi, terutama dalam hal penelusuran aset dan pengawasan keuangan," ujar Budi Arie, Sabtu (25/1/2025).

Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memperbaiki dan merevitalisasi koperasi yang sedang menghadapi berbagai kesulitan.

"Ini bertujuan merevitalisasi koperasi bermasalah. Keterlibatan berbagai stakeholder ditujukan untuk memperbaiki atau merevitalisasi suatu koperasi. Misalnya, PPATK dalam hal penelusuran aset koperasi," ucapnya.

(*)