"Beberapa bangunan kantor pemerintah seperti kantor kelurahan dan kecamatan yang
Sudah tidak layak atau usia teknis bangunannya sudah berada di titik nol, Secara bertahap kita kita renovasi" beber Andi Harun.
Salain itu, infrastruktur pendidikan juga turut menjadi pembahasan dalam menyusun rancangan APBD di Ibu Kota Kalimantan timur ini. Andi Harun menargetkan tahun 2024 medatang tidak ada lagi sekolah yang menumpang.
"Demikian juga terhadap beberapa sekolah yang masih numpang ya. Kalau bisa 2024 tuntas semua tidak ada lagi sekolah yang numpang," jelas Mantan Wakil Ketua DPRD Kalti itu.
Bukan hanya infrastruktur, Andi Harun mengatakan, APBD Kota Samarinda juga meperhatikan soal pelayanan kesehatan masyarakat.
"Unsur kesehatan masyarakat terutama BPJS harus dipastikan kita menuju 100% warga Samarinda sudah memiliki BPJS Kesehatan sehingga mereka juga memperoleh layanan kesehatan yang merupakan pelayanan dasar dari pemerintah," pungkasnya
(Redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
