POJOKNEGERI.COM - Pada gelaran Silahturahmi Nasional Desa (Silatnas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) pada 29 Maret yang lalu, bergulir deklarasi terkait perpanjangan jabatan presiden tiga periode yang terlontar dari para kepala desa.
Hal ini menuai berbagai respons luas, tak terkecuali Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI).
Menanggapi polemik tersebut secara lebih kritis, MIPI menggelar webinar bertajuk “Politisasi Desa dalam Perspektif Etika Pemerintahan”, Sabtu (9/4/2022).
Webinar ini menghadirkan dua narasumber, Guru Besar Universitas Terbuka Hanif Nurcholis dan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) MIPI Baharudin Thahir dalam sambutan pembukaan menuturkan kejadian yang merujuk pada APDESI, di mana perkumpulan yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa memberikan dukungan perpanjangan masa jabatan presiden.
Meski terdapat sangkalan dukungan tersebut tidak dalam konteks acara tapi di luar acara.
Menurut Bahar, diskusi terkait kejadian itu kemudian menjadi panjang. Alasannya, kepala desa yang menjadi instrumen pemerintahan, memiliki otonomi, dan bagian dari kekuasaan, di saat yang sama memberi kesan ikut campur dalam politik praktis.
"Menariknya adalah ada yang mengatakan ini tidak salah gitu. Ini benar saja dilakukan karena tidak diatur dalam hukum. Tidak ada satu pun aturan yang melarang mereka ikut dalam kegiatan seperti itu," katanya.
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
