POJOKNEGERI.COM - DPRD Samarinda menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Samarinda, terkait kemiskinan ekstrem, Rabu (24/4/2024).
Dari pemaparan Bapperida, jumlah kemiskinan ekstrem di Samarinda menunjukkan penurunan drastis dibandingkan 2023.
Angka kemiskinan ekstrem yang sebelumnya mencapai 9.032 jiwa, kini tersisa 0,02 persen.
Meskipun pencapaian ini patut diapresiasi, Anggota Pansus Deni Hakim Anwar mengingatkan agar pemerintah tidak berpuas diri.
Ia menekankan pentingnya data yang akurat dalam menentukan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan.
"Apa yang mereka lakukan memang sudah terkonsolidasi dan terkoordinasi dengan OPD yang ada. Dulu kan di atas 5 persen, tapi sekarang turun di 0,02. Tapi kan sesuai target kita di tahun 2024 itu kalau bisa zero. Kami (para dewan) menitipkan pesan agar data itu betul-betul diseleksi lagi," ujar Deni.
Deni, yang juga merupakan politikus Partai Gerindra, mengakui bahwa Pemkot Samarinda telah melakukan berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.
Seperti gelaran program orang tua asuh, beasiswa, pendirian warung kelompok bersama (kube), hingga pemberian bantuan sembako kepada masyarakat.
Namun, dirinya meminta agar pemerintah tak hanya fokus terhadap pembangunan infrastruktur, tetapi juga pembangunan kesejahteraan manusia.
"Masyarakat itu kan harus mendapat perhatian penuh, jangan sampai pembangunan oke tapi di sisi lain tidak. Betul-betul seleksi pendataan, khususnya pembangunan kesejahteraan manusia," sebutnya.
Sehingga Deni mendorong agar pendataan terkait penanganan kemiskinan dilakukan dengan verifikasi dan validasi yang ketat.
"Karena data yang akurat itu sangatlah krusial untuk memastikan program pengentasan kemiskinan tepat sasaran. Karena kalau dari awal tidak akurat dan valid akhirnya memicu angka yang tinggi," pungkasnya. (adv)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
