POJOKNEGERI.COM - Pada tanggal 10 Maret 2023 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo melayangkan surat No: AT.02.02/688-33.06/III/2023 yang ditujukan kepada Kepala Desa Wadas.
Pada intinya, surat tersebut berisi pemberitahuan agar warga penolak tambang batuan andesit segera mengumpulkan berkas inventarisasi paling lambat tanggal 24 Maret 2023.
Jika tidak, maka pihak BPN (atau para pihak terkait pemrakarsa) akan melakukan mekanisme "Konsinyasi"(penitipan ganti rugi melalui pengadilan).
SOLIDARITAS AKADEMISI UNTUK DESA WADAS (SADEWA) menilai bahwa mekanisme konsinyasi ini jelas merupakan bentuk intimidasi terhadap warga Wadas penolak tambang.
Dinilai bahwa mekanisme konsinyasi ini harus dilawan dengan beberapa argumentasi, yakni :
Pertama, dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Pembangunan untuk Kepentingan Umum, menyebutkan dengan tegas bahwa konsinyasi hanya bisa dilakukan jika "penerima yang berhak" tidak diketahui keberadaannya, atau objek tanah sedang dalam perkara di pengadilan, masih dalam sengketa kepemilikan, diletakkan sita oleh pejabat berwenang, dan/atau masih menjadi jaminan bank.
Dengan demikian, jika merujuk ketentuan tersebut, maka sikap kekeuh warga Desa Wadas yang menolak pertambangan batuan andesit tersebut tidaklah memenuhi klausul persyaratan konsinyasi.
Kedua, kegiatan "pertambangan", tidak termasuk dalam objek peruntukan pembangunan untuk kepentingan umum, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 10 UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
