“Bagi yang tidak punya e-money, masyarakat bisa membeli kartu parkir berlangganan Kartu disiapkan oleh Bank yang sudah ditunjuk, itu juga bisa diisi. Hitungannya jauh lebih murah dan hemat, ” kata Andi Harun saat ditemui di Balai Kota.
Kemudian, Andi Harun juga mendorong kepada juru parkir (jukir) liar untuk bergabung menjadi Jukir binaan Dishub Samarinda.
"Karena kita sama-sama punya tanggung jawab yang tinggi untuk pembangunan Kota Samarinda, ”jelasnya.
Ia menyebut ada beberapa alasan diterapkannya pembayaran parkir nontunai, diantaranya untuk menciptakan keindahan, ketertiban dalam perparkiran di Samarinda. Selain itu menertibkan jukir liar.
“Kita juga beri pelajaran bagi mereka yang membuat keresahan di masyarakat dengan melakukan pungutan. Karena memang manfaatnya bagi daerah tidak ada, justru meresahkan, mereka seperti premanisme, ” jelasnya.
Nantinya jukir yang dibina oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda akan mendapatkan gaji sesuai UMK Samarinda sekitar Rp 3 jutaan.
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
