Di sisi lain, Juru bicara hakim MK, Enny Nurbaningsih, tidak menjelaskan lebih lanjut soal mengapa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak termasuk dalam daftar nama menteri yang dipanggil MK.
Padahal, capres-cawapres nomor urut 1 dan 3, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, juga memasukkan soal pengangkatan 271 penjabat kepala daerah sebagai salah satu dalil permohonan sengketa Pilpres 2024.
Enny juga meyakini para menteri tersebut tidak akan mangkir pemanggilan dengan alasan apa pun.
Diketahui, empat menteri tersebut nantinya dimintai keterangan terkait dalil bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo mengerahkan sumber daya negara untuk membantu pemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, utamanya melalui penggelontoran bansos secara jor-joran dengan jumlah yang hampir menyamai bansos era pandemi Covid-19.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku masih menunggu panggilan untuk berbicara di sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.
Airlangga mengaku belum menerima undangan dari MK untuk hadir dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024.
"Undangannya belum ada. Ya kalau ditunggu MK kan masih ada undangannya dong," ungkap Airlangga Hartarto. (*)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
