POJOKNEGERI.COM - Hingga Jumat (15/7/2022) kemarin, Hadi Tjahjanto kurang lebih telah menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN selama kurun waktu satu bulan.
Diketahui, Hadi Tjahjanto dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada 15 Juni 2022 menggantikan Sofyan Djalil.
Ia terlihat langsung bergerak cepat.
Sejumlah pejabat BPN yang diduga terlibat praktif mafia tanah ditangkap polisi.
Dalam penangkapan itu, 27 orang ditetapkan sebagai tersangka, 4 diantaranya pejabat BPN.
Menurut keterangan polisi, 22 tersangka itu terlibat kasus mafia tanah di empat wilayah di Jakarta dan Bekasi.
Penangkapan ke-27 orang baru di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Belum di luar Jakarta.
Dalam beberapa hari terakhir Hadi Tjahjanto mengunjungi sejumlah daerah di Indonesia dan mengingatkan soal upaya pemberantasan mafia tanah.
Sementara itu, Juri Bicara Kementerian ATR/BPN Teguh Hari Prihatono mengatakan penangkapan sejumlah tersangka dari lingkungan Badan Pertanahan itu merupakan hasil dari kerja sama antara Satgas Anti Mafia Tanah Kementerian ATR/BPN bersama aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan, serta instansi terkait.
Selain itu, Teguh mengatakan penangkapan sejumlah tersangka ini sebagai bentuk keseriusan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto memberantas praktik mafia tanah.
“Bahwa ada keinginan besar untuk menata kembali kementerian ini menjadi kementerian yang lebih baik ke depannya,” kata Teguh Hari Prihatono dikutip dari Tribunnews.com.
Dia menambahkan, Menteri Hadi Tjahjanto mengaku prihatin atas kejadian yang menimpa pejabat di Kementerian ATR/BPN.
Kendati demikian, Teguh mengatakan Menteri Hadi Tjahjanto tidak menutup diri jika ada sejumlah pejabat yang kedapatan melakukan tindakkan melanggar hukum, termasuk jika terlibat praktik mafia tanah.
“Maka itu tetap dibuka ruang sebesar-besarnya untuk diproses secara hukum. Dan Pak Hadi akan mendukung pihak-pihak penegak hukum bersama dengan Satgas Anti Mafia Tanah ATR untuk menyelesaikan itu sebaik-baiknya,” ujarnya.
Ia pun berharap langkah penegakkan hukum ini menjadi gebrakan bagi para pejabat lain agar tidak main-main dengan praktik mafia tanah.
“Di bawah kepemimpinan Pak Hadi tidak segan-segan menindak aparat BPN dimanapun yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada dan tidak melaksanakan perintah Bapak Menteri. Bapak pasti akan tegas,” kata Teguh.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
