.jpg)
POJOKNEGERI.COM - Soal perjanjian antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, direspon pula oleh juru bicara DPP Partai Gerindra, Habiburokhman.
Ia sebut bahwa penjanjian itu bukan perjanjian hukum yang saling mengikat, melainkan lebih kepada gentlemen agreement atau perjanjian moral.
Sehingga, siapapun tak ada yang bisa memaksa perjanjian tersebut harus dipatuhi kecuali atas kesadaran masing-masing pihak yang menjalin kesepakatan.
"Itu bukan perjanjian hukum dan lebih mengingat secara moral, dan kalau mau dipatuhi ya monggo, kalau nggak mau dipatuhi ya siapa yang mempermasalahkan?" ucap Habib kepada awak media di kompleks parlemen, Selasa (30/1).
Meski demikian, Habib tak dapat memastikan kebenaran perjanjian tersebut. Dirinya mengaku tak tertarik soal perjanjian tersebut karena tak ada yang bisa menjamin perjanjian itu dipatuhi.
Menurut Habib, kader Gerindra saat ini hanya fokus untuk memenangkan Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Kami enggak tertarik lah isi perjanjian. Itu enggak penting bagi kami lah. Yang paling penting bagaimana Pak Prabowo bisa maju dan menang di 2024," katanya.
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
