"Ini baru sampai jalan outlet (pintu keluar) di sisi Jalan Kakap, dan ada penyempitan di aset Pemprov di situ. Artinya bisa jadi pekerjaan panjang lagi nanti, apa Pemprov akan kasih izin, kemudian desainnya seperti apa, itu yang akan kita crosscheck lagi ke Pemkot dan PUPR," ungkapnya.
Di samping itu juga, Rohim mengamati bahwa penyelesaian proyek Terowongan berpotensi memindahkan kemacetan dari kawasan Jembatan S ke Jalan Mulawarman jika Pemkot tak memiliki skenario atau rekayasa lalu lintas yang tepat.
"Karena arahnya dari Jalan Alimuddin ke Jalan Mulawarman, nah macetnya di situ," imbuhnya.
Selanjutnya, Pansus LKPj meninjau proyek Teras Samarinda dan menemukan beberapa hal yang perlu diperjelas.
"Awalnya proyek ini ngomong soal upaya pemberdayaan UMKM, namun ternyata hanya menyediakan 4 kios. Kami mempertanyakan bagaimana pemberdayaan UMKM dapat terlaksana dengan jumlah kios yang begitu minim," jelas Rohim.
Selain itu, Pansus LKPj juga mempertanyakan penggunaan material impor untuk proyek Teras Samarinda. Penggunaan material seperti lighting dari China dan membran dari Swedia menimbulkan kekhawatiran akan keterlambatan jika terjadi kendala.
"Kenapa tidak dari sini yang tidak beresiko tertunda, kalau ada trouble kan tidak perlu balik untuk di komplain. Artinya mereka menyusahkan diri sendiri dengan mengimpor barang-barang dari luar," pungkas Rohim.
Ditambah lagi, pihaknya mencatat lambatnya progres pengerjaan Teras Samarinda lantaran saat meninjau proyek, belum terlihat kehadiran para pekerja di lokasi. "Kami khawatir proyek ini akan molor lagi," tutupnya. (adv)