“Agar proses pendataan ini tetap berjalan, kami sudah menghubungi beberapa kepala UPT di kecamatan untuk melakukan pendataan di masing-masing wilayahnya, seperti mendokumentasikan seluruh kondisi terkini perpustakaan yang ada di desa,” jelasnya.
Karena itu, pihaknya berharap agar di Tahun 2023 mendatang pemerintah bisa menggelontorkan anggaran ke Dispusip Kutim, sehingga pengembangan dan pembinaan perpustakaan yang ada di seluruh wilayah Kutim bisa berjalan secara maksimal, terlebih perpustakaan merupakan lembaga pendidikan dan sarana untuk mencerdaskan masyarakat dan bangsa.
“Kami berharap ada anggaran di tahun 2023 mendatang, baik itu bersumber dari APBD Murni 2023, dari provinsi, atau berupa DAK dari pemerintah pusat, agar kita bisa melakukan rehab perpustakaan.” tegasnya.
Lebih Lanjut, H Akhmad Zais juga mengakui jika buku-buku yang ada di perpustakaan di kecamatan dan di desa-desa stoknya sangat kurang. Apalagi rata-rata keseluruhannya buku lama.
“Kami juga sudah melakukan pendataan buku-buku yang ada," pungkasnya. (Adv)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
