"Saya bicara seperti karena kita melihat langsung, tempatnya banyak," lanjutnya.
Fuad menambahkan, antrean kendaraan di SPBU Kota Tepian yang kerap menimbulkan kecelakaan sukar diatasi bila masih ada oknum tak bertanggung jawab.
Ia menyebut, meski fuel card 2.0 telah mampu mencatat transaksi pengisian BBM oleh masing-masing kendaraan agar tak mengisi dua kali, namun hal tersebut tetap memberikan celah penyelewengan.
"Fuel card 2.0 untuk membatasi pembelian BBM, itu saja. Tidak mengatur soal antrean, bagaimana kalau mereka yang memang mengambil keuntungan dari situ, memiliki armada kendaraan lebih dari 10, kemudian bikin kartu semua, tetap saja antre," sebutnya.
Akan hal tersebut, Fuad meminta pihak berwenang dalam hal ini Pemkot Samarinda maupun pihak kepolisian, untuk betul-betul menertibkan persoalan ini.
"Artinya, pihak yang berwenang, ini betul-betul tegas. Kalau aturan mau ditegakkan, ini yang harus ditegaskan. Antrean itu tidak bisa dihapuskan kalau mereka (oknum) masih memanfaatkan momen ini," tegasnya. (advertorial)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
