"Pun demikian dengan keluarganya. Karena tidak bisa dipisahkan relasi antara pejabat dengan keluarganya itu sendiri. Karena dibeberapa negara di luar lain harta kekayaannya (pejabat) masuk di (sistem) blind trust," tegasnya.
Sementara itu, Herdiansyah Hamzah alias Castro dosen Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman juga turut mengutarakan pendapatnya, yang menyorot cara Ubedilah Badrun adalah secara sebenarnya seorang intelektual bersikap.
"Seperti yang pernah dikutip Soekarno dari seorang ahli pikir India yang berkata jangan pernah biarkan kepala mu menjadi perpustakaan. Seharusnya pergunakan pengetahuan mu untuk diamalkan, dan saya pikir apa yang dilakukan oleh saudara Ubed adalah cara mengamalkan itu saya pikir," tegas Castro.
Pun menurut Castro, apa yang telah dilaporkan Ubedilah Badrun kepada KPK saat ini merupakan sesuatu yang lumrah dan merupakan problem pokok masyarakat saat ini.
"Bahkan itu adalah yang harus. Justru yang tidak wajar adalah saat kawan-kawan sama sekali tidak pernah curiga sama kekuasaan. Jadi pelaporan anak presiden adalah bagian dari tanggung jawab intelektual saudara Ubed yang mesti juga kita bela," tekannya.
Tak jauh berbeda dari Bivitri dan Castro, Rocky Gerung yang juga angkat bicara juga menanyakan sikap kalangan elit dilingkar Presiden Joko Widodo yang merespon keras laporan Ubedilah Badrun, bahkan melaporan balik mantan aktivis '98' itu ke institusi Polri.
"Orang yang berpikir ini dilaporkan, kan ngaco. Kita mau baca sebetulnya, apa yang sedang terjadi pada bangsa ini, sehingga gagal membaca pikiran. Apalagi kebebasan (berpikir dan berpendapat) itu tadi," tanya Rocky Gerung.
.jpg)
.jpg)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
