Sidang yang mengagendakan pemungutan suara untuk memakzulkan Yoon bisa digelar karena memenuhi kuorum, yakni setidaknya 200 dari total 300 anggota Majelis Nasional.

Akibat dari penetapan darurat militer ini, Yoon Suk Yeol terancam hukuman mati.

Dalam konferensi pers yang dihelat pada Minggu (8/12/2024) lalu , kepala tim penyelidikan khusus kejaksaan, Park Se Hyun, menyatakan bahwa pihaknya kini memulai penyelidikan setelah banyak pengaduan diajukan terhadap Yoon.

"Prosedur standar adalah mendaftarkan seseorang sebagai tersangka ketika ada pengaduan atau tuduhan yang diajukan," kata Park.

Dari pengaduan tersebut, Park menuturkan timnya akan membuka penyelidikan terhadap sang presiden atas tuduhan pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

"Pada dasarnya, kasus ini melibatkan pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangan untuk memprovokasi pemberontakan dengan tujuan mengganggu tatanan konstitusi. Tindakan ini memenuhi kriteria pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan berdasarkan hukum," ujar Park.

(*)