Terlebih, posisi Demokrat dalam sejumlah wacana perdebatan kebijakan publik belakangan tampak mulai bergeser ke tengah, sekalipun tetap mencoba menjaga nalar kritis konstruktifnya.
Di sisi lain, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kini berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan tampak semakin kencang dan berani menunjukkan garis perbedaan arah kebijakan dengan pemerintahan Jokowi.
mam menilai, kondisi tersebut akan menjadi ujian bagi Jokowi, apakah ia benar-benar akan membuktikan bahwa dirinya betul-betul memegang kekuatan presidential dengan hak veto politik yang besar.
Di sisi lain, Politikus Partai Demokrat Santoso mengatakan, belum ada tawaran menteri untuk Partai Demokrat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu disampaikan Santoso menanggapi pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jokowi di Istana Kepresidenan, Bogor, Senin (2/10/2023) sore.
Santoso lantas mengatakan, Demokrat tidak ingin berandai-andai masuk ke Kabinet Indonesia Maju.
Menurutnya, pertemuan SBY dan Jokowi lebih menunjukkan silaturahim antar negarawan harus dibangun untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan damai.
“Para tokoh harus saling bersilaturahmi, saling berdiskusi agar di bawah ini yang memiliki parpol (partai politik) berbeda, dukungan capres (calon presiden) berbeda tetap ikut kompetisi, ikut pesta demokrasi ini secara damai, enjoy,” tutur Santoso. (redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
