POJOKNEGERI.COM - Beragam spekulasi bermunculan usai Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pertemuan itu dinilai menjadi sinyal bahwa Partai Demokrat akan mendapat jatah kursi menteri.
Apabila spekulasi itu benar-benar terjadi, Jokowi dianggap tengah berupaya membebaskan diri dari bayang-bayang tekanan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang memiliki hubungan kurang harmonis dengan SBY.
"Jika Jokowi akhirnya memberikan jatah kursi menteri kepada Demokrat, maka hal ini akan menjadi momentum besar bagi terjadinya rekonsoliasi kekuatan politik Jokowi dan SBY, yang terbebas dari bayang-bayang tekanan Megawati," ujar Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam, dikutip dari Kompas.com.
Umam menilai, pertemuan Jokowi dan SBY ini menegaskan bahwa kedua pemimpin yang selama ini berada di dua poros politik yang berbeda, tetap mampu membangun ruang komunikasi politik yang produktif menjelang Pemilu 2024.
Selain mendiskusikan isu politik kebangsaan, menurutnya, tidak menutup kemungkinan Jokowi dan SBY mendiskusikan sejumlah isu politik praktis, termasuk terkait Koalisi Indonesia Maju yang menjadi tempat bernaung bagi Demokrat.
"Jika benar, maka hal ini akan menambah moril perjuangan kubu pencapresan Prabowo Subianto, yang seolah kini telah didukung oleh dua tokoh presiden, yakni Presiden RI ke-6 SBY dan Presiden RI ke-7 Jokowi," ungkapnya.
Oleh karena itu, merapatnya Demokrat ke kubu koalisi pemerintahan ini wajar jika memunculkan spekulasi tentang kemungkinan Demokrat mendapatkan jatah kursi menteri di tengah merebaknya isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju.
Terlebih, posisi Demokrat dalam sejumlah wacana perdebatan kebijakan publik belakangan tampak mulai bergeser ke tengah, sekalipun tetap mencoba menjaga nalar kritis konstruktifnya.
Di sisi lain, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kini berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan tampak semakin kencang dan berani menunjukkan garis perbedaan arah kebijakan dengan pemerintahan Jokowi.
mam menilai, kondisi tersebut akan menjadi ujian bagi Jokowi, apakah ia benar-benar akan membuktikan bahwa dirinya betul-betul memegang kekuatan presidential dengan hak veto politik yang besar.
Di sisi lain, Politikus Partai Demokrat Santoso mengatakan, belum ada tawaran menteri untuk Partai Demokrat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu disampaikan Santoso menanggapi pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jokowi di Istana Kepresidenan, Bogor, Senin (2/10/2023) sore.
Santoso lantas mengatakan, Demokrat tidak ingin berandai-andai masuk ke Kabinet Indonesia Maju.
Menurutnya, pertemuan SBY dan Jokowi lebih menunjukkan silaturahim antar negarawan harus dibangun untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan damai.
“Para tokoh harus saling bersilaturahmi, saling berdiskusi agar di bawah ini yang memiliki parpol (partai politik) berbeda, dukungan capres (calon presiden) berbeda tetap ikut kompetisi, ikut pesta demokrasi ini secara damai, enjoy,” tutur Santoso. (redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
