Sebelumnya pada 13 April 2022, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerard Plate, diketahui sudah menerima naskah akademik tentang regulasi Hak Penerbit dari Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers, Agus Sudibyo.
Johnny juga menyatakan bahwa naskah akademik itu akan menjadi dasar usulan payung hukum mengenai hak penerbit yang akan diajukan kepada Jokowi. Lalu, pada 27 Januari 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyerahkan Rancangan Perpres publisher rights kepada Presiden untuk mendapatkan izin prakarsa hak tersebut.
2. Sorot soal belanja iklan media banyak diambil asing
Soal kehadiran Perpres Publisher Right ini disampaikan Jokowi karena menyadari industri media konvensional menghadapi tantangan berat.
Salah satunya karena sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil media digital, terutama platform-platform asing.
"Ini sedih loh kita," kata Jokowi saat hadir dalam Heri Pers Nasional (HPN).
.jpg)
_(5).jpg)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
