POJOKNEGERI.COM - Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, mengusulkan pembentukan Forum Pembaruan Nusantara guna mempermudah komunikasi antara masyarakat lokal dengan Badan Otoritas Ibu Kota Negara (IKN).
“Salah satu persoalan serius dari IKN adalah interaksi sosial, artinya satu sisi ada masyarakat lokal, namun tidak menutup kemungkinan akan banyak diserbu warga pendatang, sehingga perlu dibentuk Forum Pembauran Nusantara sebagai mediator menjembatani perihal tersebut,” ujar Sarkowi, Jumat (10/2/2023).
Forum Pembauran Nusantara menurutnya sangat penting dalam proses pembangunan IKN, sehingga proses terjadinya interaksi memungkinkan lebih asosiatif.
Hal ini dimaksudkan untuk menghindari persaingan yang tidak sehat, kesenjangan, serta gejolak konflik antar pendatang dengan masyarakat lokal.
Dia menjelaskan Forum Pembauran Nusantara bisa menjadi perantara atau media silaturahim yang baik untuk masyarakat pendatang maupun masyarakat lokal.
Menurutnya persoalan yang ada di IKN, nantinya Badan Otorita juga bisa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan forum tersebut, sehingga ketika ada permasalahan, dapat diantisipasi lebih awal dan mendukung masyarakat lokal dan pendatang yang lebih membaur.
“Coba kita lihat sekarang, belum apa-apa masyarakat lokal sudah menuntut penolakan terhadap tenaga kerja luar daerah yang akan masuk sebagai pekerja proyek pembangunan IKN. Nah, yang seperti ini perlu dilakukan afirmasi, bukan berarti harus menolak pendatang, namun bagaimana caranya agar warga lokal lebih dirangkul tentunya dengan kesiapan sumber daya manusia yang mumpuni,” ungkapnya.
Sarkowi memaparkan, permasalahan yang paling signifikan atas pembangunan IKN tidak lain adalah masyarakat lokal khawatir tidak mendapatkan perhatian selayaknya.
“Ini perlu dijadikan perhatian khusus, agar IKN itu bisa berkembang pesat berkesinambungan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat lokal, karena masyarakat lokal merasa perlu mendapatkan manfaat dengan keberadaan IKN,” jelas Sarkowi, Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim.
Di sisi lain, kesiapan lain dari Kaltim adalah kedaulatan pangan, yang sampai saat ini masih jadi pekerjaan rumah (PR), tapi kalau secara program pemerintah sudah berusaha melalui dinas terkait untuk mengupayakan swasembada pangan, baik itu berupa beras, maupun daging.
“Melihat keadaan sekarang, ketersediaan pangan dari lokal masih belum tercukupi, kita masih mengambil pasokan pangan dari luar daerah, ke depan perlu adanya pemetaan untuk penguatan sektor pertanian agar lebih gencar lagi,” tutup Sarkowi.
(Advertorial)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
