Pemerintah Gelontorkan Rp20 Triliun untuk Perkuat Keuangan BPJS Kesehatan
POJOKNEGERI.com – Pemerintah menyetujui suntikan dana sebesar Rp20 triliun kepada BPJS Kesehatan untuk memperbaiki kondisi keuangan dan menjaga kelancaran arus kas.
Pemerintah juga meminta tambahan dana tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan suntikan dana tersebut telah mendapat persetujuan dan akan membantu memperbaiki kondisi keuangan BPJS Kesehatan pada tahun ini.
Budi menyampaikan hal itu setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2026).
“Ini kan kemarin sudah disetujui injeksi Rp 20 triliun ke BPJS. Saya dengan Pak Suahasil dan juga Pak Imin, ini akan memperbaiki kondisi keuangan BPJS tahun ini. Nah Presiden ingin di-update, bagaimana kondisi keuangan BPJS 2027 dan seterusnya karena itu harus diperbaiki,” ujar Budi Gunadi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2026).
Perbaiki Arus Kas BPJS
Menurut Budi, pemerintah tidak hanya ingin memperbaiki kondisi keuangan BPJS Kesehatan dalam jangka pendek.
Pemerintah juga ingin memastikan pengelolaan keuangan BPJS tetap sehat pada 2027 dan tahun-tahun berikutnya.
Selain itu, pemerintah meminta BPJS Kesehatan meningkatkan kualitas pembayaran klaim kepada rumah sakit.
Kelancaran pembayaran diharapkan membantu rumah sakit memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pasien.
“Kalau bisa perbaikannya bukan hanya keuangan BPJS saja, tapi bagaimana BPJS bisa meningkatkan kualitas pelayanannya ke rumah sakit-rumah sakit, kualitas pembayarannya ke rumah sakit-rumah sakit, dan rumah sakit-rumah sakit bisa meningkatkan kualitas layanannya ke masyarakat. Yang penting di situ,” jelas Budi.
Jangan Ada Diskriminasi Pasien BPJS
Budi mengatakan pemerintah menerima banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan dan fasilitas kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan.
Keluhan tersebut antara lain menyangkut antrean panjang dan perbedaan akses pelayanan bagi pasien BPJS.
Karena itu, Budi mengingatkan pengelola rumah sakit agar tidak membedakan pasien BPJS dengan pasien lainnya.
“Jangan sampai kita sudah tingkatkan pembayarannya, kelancaran pembayarannya, tapi masyarakat antrenya tetap lama, masyarakat itu dibeda-bedakan kalau dia BPJS lebih sulit aksesnya, atau juga kalau masyarakat masuk ternyata layanannya enggak bagus,” tegas Budi Gunadi.
Budi menegaskan pemerintah ingin suntikan dana Rp20 triliun tersebut menghasilkan perubahan nyata dalam pelayanan kesehatan.
“Itu ya, kan banyak di rumah sakit-rumah sakit keluhannya akhir-akhir ini. Nah itu sebenarnya yang ingin di-update,” pungkasnya.
(*)
