Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Hujurat mengatakan pembangunan HPK merupakan wujud perhatian pemerintah kepada para pekerja konstruksi IKN supaya dapat tinggal di hunian yang layak.
Selain itu juga untuk meminimalisir munculnya kawasan kumuh di sekitar IKN.
"Pembangunan dimulai sejak 29 Agustus 2022 hingga 20 Januari 2023 oleh setidaknya 368 pekerja yang terlibat. Kontraktor pelaksana pembangunannya PT Wijaya Karya Gedung - PT Adhi Karya (Persero) Tbk. KSO dengan anggaran sebesar Rp 567,008 miliar," jelas Hujurat.
Kementerian PUPR juga telah melengkapi HPK dengan sejumlah fasilitas pendukung seperti mess hall atau ruang serbaguna, ruang makan, tempat ibadah, klinik kesehatan, kantor pengelola, serta beberapa fasilitas penunjang lainnya.
"Saat ini HPK akan segera serah terima pengelolaan dari Kementerian PUPR kepada Otorita IKN untuk dikelola melalui Badan Usaha Milik Otorita," tutup Hujurat.
(redaksi)