POJOKNEGERI.COM – Gagasan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud untuk melakukan pengerukan Sungai Mahakam mendapat respons positif dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Ia menyambut positif langkah tersebut, namun menekankan pentingnya koordinasi agar upaya pengendalian banjir benar-benar efektif dan tepat sasaran.
Rudy Mas’ud sebelumnya mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar dilakukan pengerukan Sungai Mahakam.
Menurutnya, langkah itu perlu ditempuh untuk mengatasi persoalan banjir yang saban tahun melanda Samarinda dan wilayah sekitarnya.
Namun, Andi Harun menilai bahwa persoalan banjir di Samarinda tidak semata disebabkan oleh pendangkalan Sungai Mahakam.
Meski begitu, ia tetap menyampaikan apresiasi atas niat baik gubernur yang ingin membantu mengurai persoalan banjir di Kota Tepian.
“Karena 20 tahun Sungai Mahakam itu tidak pernah dikeruk, jadi wajar kalau ada niat untuk menormalisasi kembali. Tapi kalau soal koordinasi dengan Pemprov,” ujar Andi Harun, Selasa (28/10/2025).
Meski begitu, Andi Harun menegaskan dirinya menghormati setiap langkah yang diambil untuk kepentingan masyarakat Samarinda.
“Saya berterima kasih kepada Pak Gubernur maupun siapapun pihak yang ingin berjuang dalam pengendalian banjir di Samarinda,” katanya.
Ia mengungkapkan bahwa selama ini koordinasi penanganan banjir antara Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim masih sebatas di tingkat teknis.
“Kalau selama ini koordinasinya di tingkat PU, di SDA, PU Provinsi dan PUPR Kota. Saya tidak tahu apa yang menjadi substansi pembahasan Pak Gubernur di Kemenhub, tapi saya melihat niat baik beliau,” ucapnya.
Ia secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Anggota DPR RI Budi Satrio Djiwandono yang telah memastikan usulan pengendalian banjir Samarinda masuk prioritas nasional tahun 2026.
“Saya harus berterima kasih setinggi-tingginya kepada Pak Budi Satrio Djiwandono. Beliau memberi kabar bahwa usulan Samarinda akan diprioritaskan di 2026. Ini kabar baik bagi seluruh warga Samarinda,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Menteri PUPR telah memberikan sinyal positif untuk membantu Samarinda.
“Pak Menteri PU mengatakan, ‘Pak Wali, Insyaallah kami bantu di 2026’. Mungkin perlu waktu dua sampai tiga tahun, tapi ini sudah menjadi prioritas,” tuturnya.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa Pemkot Samarinda telah menyiapkan perencanaan teknis (DED) untuk hampir seluruh program pengendalian banjir. Mulai dari pembangunan pintu air di Jembatan 1, rumah pompa di sepanjang Sungai Karang Mumus, hingga kolam retensi dan revitalisasi drainase dalam kota.
“Untuk hampir semua pengendalian banjir di Kota Samarinda sudah ada DED-nya. Kendalanya tinggal di dana,” paparnya.
Ia mencontohkan, sedimentasi di Waduk Lempake yang sudah mencapai 0,8 juta metrik kubik membutuhkan tambahan anggaran besar karena menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah IV.
“Kita sudah punya usulan agar waduk itu dioptimasi. Jadi sebenarnya semua sudah siap, tinggal dukungan pendanaan saja,” katanya.
Menanggapi rencana pengerukan Sungai Mahakam, orang nomor satu di Kota Samarinda ini menjelaskan bahwa permasalahan banjir di Samarinda lebih banyak dipengaruhi kondisi drainase dan aliran anak sungai.
“Kalau Sungai Mahakam dalam konteks banjir, menurut kami tidak. Kecuali kalau konteksnya mengganggu alur pelayaran,” tegasnya.
Ia menambahkan, salah satu solusi konkret untuk menahan luapan air Mahakam adalah dengan membangun pintu air di titik-titik strategis.
“Ketika air pasang, pintu ditutup. Saat normal, dibuka kembali agar aliran dari darat ke sungai bisa lancar,” jelasnya.
Menurutnya, jika pengerukan yang dimaksud gubernur lebih ditujukan untuk memperlancar jalur pelayaran, maka hal itu sangat tepat.
“Saya setuju seribu persen kalau konteksnya alur pelayaran. Karena memang di Muara Pegah, Muara Jawa, itu sedimentasinya sudah parah dan sering terjadi kecelakaan kapal,” katanya.
Namun bila pengerukan dimaksudkan untuk menekan banjir, Andi menilai Sungai Karang Mumus lebih mendesak untuk ditangani.
“Kalau yang mau dikeruk itu Sungai Karang Mumus saya sangat setuju. Karena itu jauh lebih prioritas untuk pengendalian banjir,” ujarnya.
Data mengenai prioritas pengerukan Sungai Karang Mumus juga sudah tersedia di PU Provinsi.
“Kalau mau ditelusuri, data yang paling prioritas memang di Karang Mumus dan anak-anak sungainya, seperti Karang Asam Besar dan Karang Asam Kecil,” ujarnya.
Ia menegaskan komitmen Pemkot Samarinda untuk terus membangun kolaborasi lintas lembaga.
“Kami sadar betul tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh pemerintah provinsi, kementerian, DPR RI, dan semua pihak untuk bersama-sama mengendalikan banjir,” tegasnya.
Ia juga membuka ruang komunikasi dengan Pemprov Kaltim apabila dibutuhkan.
“Kalau saya diperintahkan menghadap Pak Gubernur, saya akan datang. Sebagai kepala daerah di bawah provinsi, saya tentu harus loyal dan hormat,” pungkasnya. (*)
