POJOKNEGERI.COM - Perampingan struktur organisasi birokrasi diagendakan akan dilakukan di Samarinda.
Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bergerak cepat menyusun strategi awal bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Diketahui, saat ini jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Samarinda dinilai terlalu gemuk, yakni sejumlah 36 OPD.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan, dari 36 OPD itu, akan dilakukan penyederhanaan.
"Nanti akan kita sederhanakan yang nantinya akan ada yang digabungkan dan berkurang cukup banyak. Hal tersebut untuk memenuhi organisasi birokrasi yang simple, sederhana dan lincah," jelasnya kepada awak media, Sabtu (4/9/2021).
Pemkot Samarinda mempersiapkan dua alternatif birokrasi yang saat ini masih dalam tahap pembahasan.
Pertama birokrasi, dan kedua birokrasi pragmatis.
"Kalau progresif benar-benar simple sedangkan pragmatis masih ada beberapa hal yang diakomodir untuk menghindari dan menjauhkan birokrasi yang obesitas sehingga menghilangkan berkurangnya keseimbangan serta kelincahan pemerintahan," sambungnya.
Setelah melalui pembahasan internal Pemkot Samarinda, tahap selanjutnya akan dibahas lebih jauh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda terkait pembahasan Peraturan Daerah (Perda).
"Kami lagi intens menyelesaikan rumusan perencanaanya saat ini, mungkin beberapa waktu kedepan akan final," bebernya.
Lebih lanjut, ia juga sampaikan bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan agar seluruh instansi pemerintah dapat melaksanakan seluruh langkah-langkah strategis percepatan pembangunan di daerah.
"Tujuannya, agar transformasi organisasi, transformasi manajemen kinerja, dan transformasi jabatan dalam kerangka reformasi birokrasi dapat terwujud. Salah satu yang dilakukan adalah percepatan peralihan jabatan struktural ke jabatan fungsional," katanya.
Ia juga perkirakan bahwa jika hal itu sukses dilakukan, akan ada perkiraan penghematan yang bisa didapatkan.
Jumlahnya juga tak sedikit, mencapai Rp 100 miliar.
"Kan lumayan jika dana itu digunakan untuk penanggulangan banjir," ujarnya.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
