POJOKNEGERI.COM - Update berita terkini Samarinda.
Pemkot Samarinda menggelar rapat evaluasi pasca penyederhanaan birokrasi beberapa waktu lalu.
Diketahui, setelah dilakukannya penyederhanaan birokrasi, yang awalnya 39 OPD kini menjadi 31 OPD. Di mana Dinas Pertanahan dihapuskan, kini melekat di Dinas PUPR.
Untuk menyesuaikan tugas-tugas Dinas Pertanahan sebelumnya, Wali Kota Samarinda Andi Harun memutuskan untuk membentuk Tim Pembahasan Revisi Produk Hukum Daerah bidang pertanahan.
"Di awal rapat ada dua pilihan yang mengemuka terhadap Perda maupun Perwali yang mengatur pertanahan di Kota Samarinda pasca penyederhanaan birokrasi, antara revisi atau membuat Perda maupun Perwali yang baru," ujar wali kota usai Rapat Penataan Ulang Tata Kelola Urusan Pertanahan Pasca Penyederhanaan Birokrasi di ruang Karangasan Gedung Balaikota Samarinda, Selasa (8/3/2023) kemarin.
Namun dalam keputusannya, Andi Harun meminta untuk hanya dilakukan revisi Perda maupun Perwali yang mengatur persoalan pertanahan di Kota Samarinda.
“Urusan pertanahan yang mengacu tupoksi Dinas Pertanahan yang lalu dengan Perda atau Perwali pertanahan ternyata menyimpan celah untuk disalahgunakan," jelasnya.
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
