POJOKNEGERI.COM – Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kian mencuat belakangan ini.
Namun kini DPR dan pemerintah sepakat wacana tersebut tidak akan masuk pembahasan dalam masa sidang 2026 tahun ini.
Hal ini sebagaimana Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sampaikan dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1).
Ia menegaskan revisi UU Pilkada tak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang Komisi II DPR usulkan. Sehingga, wacana usul pilkada lewat DPRD tak akan masuk pembahasan dalam waktu dekat.
“Kami tadi sudah berbincang-bincang dari DPR dan pemerintah untuk sepakat dalam Prolegnas tahun ini tidak ada pembahasan UU Pilkada,” ujar Dasco.
Dasco mengatakan sejauh ini DPR melalui Komisi II hanya akan fokus pada pembahasan RUU Pemilu. Dia bilang pembahasan RUU tersebut untuk menindaklanjuti sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait rekayasa konstitusional ambang batas pencalonan presiden.
Namun, dia memastikan RUU Pemilu tetap akan mengatur mekanisme pemilihan presiden secara langsung. Dia juga menepis isu wacana pilpres melalui MPR yang mencuat bersamaan dengan pilkada lewat DPRD.
“Tapi kami sepakat UU Pemilu yang ada itu tidak termasuk pemilihan presiden oleh MPR. Itu tidak ada di situ,” kata Dasco.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menghormati wacana atau usul pilkada lewat DPRD. Namun, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, kata Pras, pemerintah akan tetap mendahulukan kepentingan masyarakat.
Dia sekaligus memastikan bahwa wacana pilkada lewat DPRD belum masuk dalam pembahasan pemerintah.
“Tapi secara formil berkaitan dengan pilkada yang wacananya akan dipilih oleh DPRD secara formilnya belum dibahas atau belum masuk di Prolegnas di DPR,” kata dia.
Wacana pilkada lewat DPRD mencuat sejak akhir 2025 dan mendapat dukungan tujuh dari delapan fraksi DPR.
PDIP Tegas Menolak
Salah satu partai yang dengan tegas menolak wacana ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan partainya mendukung pelaksanaan pilkada langsung di mana rakyat yang langsung memiilih calon kepala daerah.
Selain itu, kata Hasto, mereka juga mengusulkan pemungutan suara secara elektronik atau e-voting.
Keputusan ini diambil setelah mendengarkan aspirasi masyarakat serta hasil rekomendasi rakernas partai.
“Setelah PDI Perjuangan mendengarkan aspirasi rakyat, kemudian juga seluruh struktur partai di seluruh Indonesia melalui Rakernas yang pertama, merekomendasikan bahwa pilkada secara langsung, itulah sikap politik dari PDIP,” kata Hasto di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/1).
PDIP, kata Hasto, menilai pemilihan langsung juga merupakan amanat reformasi 1998 yang menjamin kedaulatan rakyat. Selain itu, Hasto mengatakan pilkada langsung juga memperkuat legitimasi pemimpin di daerah.
“Ini karena komitmen terhadap amanat reformasi, kemudian juga aspek-aspek kedaulatan rakyat di dalam menentukan pemimpinnya secara langsung. Ini juga akan memperkuat basis legitimasi dari Kepala Daerah,” ucapnya.
Sistem pilkada langsung, kata Hasto, memberikan kepastian hukum terhadap masa jabatan kepala daerah.
Dengan legitimasi yang kuat dari rakyat, seorang kepala daerah tidak akan mudah dijatuhkan oleh parlemen dan memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk melunasi janji-janji kampanyenya selama lima tahun menjabat.
Menanggapi keluhan mengenai mahalnya biaya pilkada langsung, PDIP pun menawarkan solusi teknologi berupa e-voting.
Hasto menyebut gagasan ini sudah lama diinisiasi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang juga dikenal sebagai Presiden kelima RI. Hasto menyebut gagasan Megawati itu bercermin pada keberhasilan negara lain seperti India.
“E-voting ini merupakan terobosan yang diperjuangkan PDIP. Bahkan kami telah melakukan suatu simulasi, karena Ibu Megawati sejak 10 tahun yang lalu itu mencoba bagaimana, India saja bisa e-voting, maka kita juga harus bisa dengan mendayagunakan seluruh kemampuan nasional kita,” ucapnya.
(*)
