POJOKNEGERI.COM - Presiden Joko Widodo diminta untuk turun tangan terkait dengan isu perang jenderal di institusi Polri.
Isu perang bintang para bintang di tubuh kepolisian itu muncul kembali usai ramainya video Ismail Bolong di media sosial.
Terkait itu, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai Presiden Joko Widodo perlu turun tangan jika para jenderal di Polri diduga terlibat mafia tambang.
Koordinator JATAM Melky Nahar berpendapat Jokowi harus memastikan proses hukum yang adil jika mereka terbukti terlibat.
"Berhubung aktornya diduga deretan jenderal yang berkuasa, maka, Presiden Jokowi mesti mengambil langkah, memimpin secara langsung proses hukum atas sejumlah temuan aktor itu," kata Melky, dikutip dari CNN Indonesia, Senin (7/11/2022).
Melky mengungkapkan bahwa isu dugaan polisi bermain di tambang, terutama yang ilegal, sebenarnya sudah lama. Namun, isu itu baru viral usai disinggung oleh Ismail Bolong.
Dia menyebut dugaan keterlibatan aparat Polri dalam permainan tambang modusnya beragam. Mulai dari memberikan modal, menampung dan menjual hasil produksi komoditas tambang, hingga penegakan hukum yang tebang pilih.
"Khusus terkait pengakan hukum, aparat itu cenderung tebang pilih, tajam kepada penambang yang yang diduga tidak menyetor 'dana keamanan' kepada aparat," ujarnya.
"Di Kaltim, ada 151 titik aktivitas tambang ilegal. Hanya ada 3 kasus yang sedang dalam proses hukum hingga saat ini," imbuhnya.
Jatam menilai permasalahan mafia pertambangan di kepolisian kompleks. Menurutnya, itu bukan sebatas persoalan personal atau oknum aparat.
"Tetapi, persoalan institusi. Sehingga mekanisme penyelesaiannya harus dari aparat penegak hukumnya dulu," ucap dia.
Melky beranggapan permasalahan tersebut harus diberantas dari akar. Menurut dia, pemerintah harus berani membenahi semua aparat secara menyeluruh.
"Jika Mahfud MD serius memberantas tambang ilegal, maka, benahi dulu dari aparat penegak hukumnya. Kalau, institusi Polri bersih, maka tak akan terjadi tebang pilih penegakan hukum, berikut tambang ilegal itu mudah diatasi. Pertanyaannya, berani gak?" kata Melky.
.jpg)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
