atam Kaltim menduga suburnya aktivitas tambang ilegal di Kaltim, lantaran ada kelompok-kelompok yang merestui aktivitas tersebut.
Selengkapnya
Terkait itu, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai Presiden Joko Widodo perlu turun tangan jika para jenderal di Polri diduga terlibat mafia tambang.
Selengkapnya
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, turut menyoroti temuan BPK terkait pengelolaan jaminan reklamasi (jamrek) oleh Pemprov Kaltim.
Selengkapnya
Demikian sebagaimana disampaikan dalam keterangan pers yang diterima tim redaksi dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Kamis (16/6/2022).
Selengkapnya
Sengketa informasi pertama yang dikabulkan KIP adalah gugatan yang didaftarkan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur pada 17 November 2020.
Selengkapnya
Tuntutannya, meminta keterbukaan kontrak dan evaluasi Kementerian ESDM RI kepada 5 perusahaan raksasa batu bara, yang akan habis masa berlakunya di 2021-2025.
Selengkapnya