Dalam pidato di rakernas PKS beberapa waktu lalu, PKS memberikan kritik terhadap pemerintah sebagai check and balance dalam demokrasi, sehingga menurutnya tidak elok jika PDIP justru bekerja sama dengan PKS.
"Kurang elok dengan berbagai perbedaan ideologi, kami tidak mengambil sikap politik atas kerja sama dengan PKS dan saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi sehingga tidak mungkin juga kita bekerja sama dengan Pak Jokowi dan pada saat bersamaan ada pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi dan kemudian dilakukan suatu penggalangan," jelasnya.
Sementara itu dengan Partai Demokrat, Hasto mengatakan, aspek historis masa lalu kedua partai masih bisa dilakukan proses rasionalisasi.
Ia mengatakan, apa yang dilakukan selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tak sesuai dengan dengan apa yang dijanjikan ke rakyat.
Menurutnya, pelaksanaan pemerintahan SBY juga tak sejalan dengan fundamental yang dipegang oleh PDIP. Hasto dalam disertasi juga menunjukkan ada perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri, politik pertahanan yang digariskan dari zaman Bung Karno, Megawati, hingga zaman SBY.
“Berbagai ketegangan terkait dengan radikalisme intoleransi. Jaman Pak SBY, TVRI itu bisa dipakai oleh kelompok yang anti kebhinekaan. Ini kan menjadi catatan kritis dari masyarakat Indonesia,” ungkapnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
