POJOKNEGERI.COM - Ribuan buruh asal Yogyakarta bulat tidak akan mendukung calon presiden yang berasal dari lingkaran PDI Perjuangan pada Pilpres 2024.
Dengan demikian, bisa dipastikan Ganjar Pranowo tidak akan memperoleh suara dari kalangan buruh dari Yogyakarta.
Ribuan buruh yang tergabung Aliansi Buruh Yogyakarta berkumpul di Gelanggang Olah Raga Tridadi, Sleman, Yogyakarta Minggu 9 Juli 2023.
Dalam momen itu, elemen buruh yang berasal dari berbagai serikat pekerja menyatakan akan memberikan dukungannya pada Pemilu 2024 kepada bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan.
Elemen buruh yang terdiri atas DPD KSPSI, PD FSP NIBA, GIP, PD TSK, PD PGSI, PD Parekraf, FBI, DPD SPN, dan KSBSI itu turut membawa poster dan spanduk bergambar Anies Baswedan.
Para buruh tersebut pada Pemilu 2014 dan 2019 mendukung Jokowi.
Namun, dukungan kepada Jokowi itu, ternyata tidak membawa kesejahteraan berarti terhadap elemen buruh di Indonesia jumlahnya mencapai 140 juta jiwa dari total penduduk 270 juta jiwa.
Elemen buruh, justru merasa dikhianati pemerintahan Jokowi saat sedang kondisi terpuruk-terpuruknya, yakni saat wabah Covid-19 menggila pada 2020 silam.
"Saat semua buruh terpukul dengan Covid-19, pemerintah (Jokowi) justru menggelontorkan Undang-Undang Cipta Kerja," ucap Ketua DPD KSPSI Yogyakarta Ruswadi, dikutip dari Tempo.co.
Beleid yang disahkan pemerintah pada Oktober 2020 membuat buruh se-Tanah Air bergerak menolak meski wabah Covid-19 tengah merebak dan memakan korban ribuan jiwa.
Undang-undang yang dinilai merugikan kaum buruh sampai saat ini tak henti mendapatkan penolakan dari buruh.
Menurutnya, Undang undang Cipta Kerja tidak memberi keuntungan sama sekali buat buruh
Meski kemudian ada putusan MK Nomor 91 Tahun 2020 yang mengamanatkan perbaikan UU Cipta Kerja itu selama dua tahun yang berakhir pada November 2023, namun pemerintahan Jokowi justru menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022.
Terbitnya Perpu saat masa perbaikan UU Cipta Kerja yang belum selesai lebih merugikan pekerja lagi.
Pihaknya menyadari, uji materi UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi tidak bisa banyak diharapkan.
Dengan situasi pelik menghadapi jalan berliku menolak UU Cipta Kerja, Ruswadi mengatakan buruh hanya bisa bertumpu kepada sosok calon pemimpin yang dinilai berada di luar lingkaran Presiden Jokowi.
Saat ini kandidat dan bakal calon presiden yang muncul ke publik ada tiga yakni Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Menurut dia, sosok yang diusung PDIP tentu akan melanjutkan kebijakan pemerintah yang sudah ada, alias tetap melanjutkan UU Cipta Kerja.
Satu-satunya sosok calon presiden yang lantas bisa diandalkan buruh, tersisa Anies Baswedan, yang berada di luar lingkaran Jokowi.
"(Anies) sudah teruji, selama lima tahun memimpin DKI Jakarta membuat kebijakan upah minimum tertinggi nomor dua di Indonesia setelah Karawang," terangnya.
Pada 2016, Anies sebagai gubernur juga menerbitkan program kesejahteraan di luar upah minimum buruh.
Sehingga kalangan pekerja bisa naik transportasi umum pemerintah daerah secara gratis.
Aliansi Buruh Yogyakarta mendesak kepada Pimpinan DPP Konfederasi maupun Federasi di Jakarta untuk segera mendeklarasikan dan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden Periode 2024-2029.
(redaksi)
.jpeg)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
