Tito Karnavian Dorong Percepat Pembangunan Hunian untuk Korban Bencana

POJOKNEGERI.COM  — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya percepatan penanganan pascabencana di sejumlah daerah terdampak di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Ia meminta pemerintah daerah (Pemda) segera menyiapkan data masyarakat terdampak serta memastikan kesiapan lokasi pembangunan hunian tetap (huntap). Menurutnya, langkah ini krusial agar penanganan pascabencana dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.

Dalam keterangannya, Tito menjelaskan bahwa pemerintah bersama berbagai pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, tengah bergotong royong membangun 2.600 unit huntap.

Huntap ini untuk bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat atau bahkan hilang akibat bencana alam yang melanda beberapa wilayah di tiga provinsi tersebut.

Pembangunan huntap ini bukan hanya sekadar menyediakan tempat tinggal baru, tetapi juga menjadi simbol pemulihan kehidupan sosial masyarakat. Dengan adanya hunian tetap, warga dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Memiliki rasa aman, serta mendapatkan akses terhadap fasilitas umum.

Tito menekankan bahwa kecepatan pembangunan huntap sangat bergantung pada kesiapan daerah, terutama dalam penyediaan lahan yang clear and clean. Istilah ini merujuk pada lahan dengan status hukum yang jelas dan aman, layak secara teknis untuk dibangun. Tidak menimbulkan dampak lingkungan, serta berada dekat dengan fasilitas sosial seperti pasar, sekolah, tempat ibadah, dan akses logistik.

“Jadi makin cepat menyiapkan lahan yang clear and clean, maka otomatis akan bergerak kita cepat juga. Karena tidak mungkin akan bangun tanpa clear and clean,” ujar Tito.

Progres di Sumatera Utara, Menyusul Aceh dan Sumbar

Berdasarkan data terkini, groundbreaking pembangunan huntap di sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, pembangunan di Aceh dan Sumatera Barat akan segera menyusul seiring dengan kesiapan lahan dan kelengkapan data di daerah tersebut. Tito menegaskan bahwa percepatan ini tidak bisa ditunda karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

“Nah, kemudian kita memang harus bergerak cepat juga untuk ke Aceh (dan Sumbar),” tambahnya.

Manfaatkan Lahan Pemerintah

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Tito mendorong jajaran Pemda untuk memprioritaskan penyiapan lahan sebagai lokasi pembangunan huntap. Presiden menekankan agar lahan milik pemerintah dimanfaatkan secara optimal dalam penanganan pascabencana. Sehingga tidak ada hambatan dari sisi legalitas maupun kepemilikan.

Dukungan APBN dan Skema Bantuan

Lebih lanjut, Tito menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan penanganan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan jumlah unit yang lebih banyak. Hal ini dilakukan agar seluruh korban terdampak dapat tertangani secara menyeluruh. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema bantuan bagi masyarakat dengan kategori rumah rusak ringan dan sedang.

Untuk kategori ini, Tito meminta Pemda segera melakukan pendataan by name by address dan menyerahkannya kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Setelah diverifikasi, bantuan akan langsung diberikan kepada masyarakat agar mereka bisa segera memperbaiki rumah masing-masing.

“(Kepada tiga gubernur) tolong segera untuk mengkoordinasikan dengan kepala daerah yang terdampak, bupati, wali kota (untuk kerusakan) yang ringan dan sedang ini secepat mungkin untuk didata by name by address, dan diserahkan kepada BNPB. Supaya BNPB segera untuk verifikasi, setelah itu langsung diberikan (bantuan),” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memanfaatkan dana hasil penegakan hukum kehutanan untuk kepentingan rakyat.

Dalam acara penyerahan uang sebesar Rp6,6 triliun dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kejaksaan Agung, Rabu (24/12). Prabowo menyampaikan bahwa dana tersebut bisa untuk membiayai pembangunan hunian tetap bagi korban bencana banjir dan longsor di Sumatra serta merenovasi ribuan sekolah yang rusak.

Menurut Prabowo, jumlah dana yang berhasil terkumpul dari denda administratif kehutanan itu cukup besar dan memiliki potensi nyata untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.

Ia mencontohkan, dengan Rp6 triliun saja, pemerintah mampu merenovasi sekitar 6.000 sekolah yang kondisinya rusak. Selain itu, dana tersebut juga bisa untuk membangun 100.000 rumah bagi pengungsi yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana alam.

“Kalau kita mau bikin rumah, untuk hunian tetap para pengungsi, bisa 100.000 rumah,” ujarnya.

Prabowo menambahkan, dana tersebut mampu mencukupi pembangunan setengah dari kebutuhan hunian tetap bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemulihan pascabencana berjalan lebih cepat dan terarah.

(*)