POJOKNEGERI.COM - Dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kaltim beberapa waktu lalu, terjadi kebocoran obrolan yang beredar melalui digital.
Dalam agenda vaksinasi yang digelar Selasa (24/8/2021) bulan lalu, aktivitas presiden disiarkan secara live di kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Dalam agenda itu, usai meninjau proses penyuntikan vaksin kepada siswa, pejabat negara dan daerah terlibat obrolan yang kemudian bocor terdengar di siaran langsung YouTube.
Dalam obrolan yang bocor tersebut, di hadapan Presiden Jokowi, Isran Noor, Gubernur Kaltim mengaku telah mendapat booster suntikan ketiga vaksin COVID-19
"Saya sudah booster, pakai Moderna," kata Isran, berbicara dengan Presiden Jokowi.
Dikonfirmasi terkait obrolan tersebut, Isran Noor menegaskan dirinya tidak mendapatkan booster suntikan vaksin ketiga.
Termasuk saat ditanyai awak media mengenai efek samping vaksinasi suntikan ketiga, Isran Noor membantah.
"Gak ada (suntikan vaksin ketiga). Gak ada itu," tegas Isran Noor, beberapa waktu lalu.
Namun, booster kepada Isran Noor, diakui oleh dr Padilah Mante Runa, Kadinkes Kaltim.
dr Padilah beralasan saat dilakukan vaksinasi pada keluarga Gubernur Kaltim, petugas medis menggunakan satu vial dosis vaksin jenis Moderna.
Diketahui untuk satu vial vaksin Moderna dapat dikonfersi menjadi 11 hingga 15 dosis vaksin.
"Cuma memang hari itu, kan divaksin anaknya (Gubernur Kaltim) pakai vaksin Moderna. Cuma ada sisa, daripada terbuang kan," ungkap dr Padilah.
Usai dilakukan vaksinasi kepada anggota keluarga gubernur, terdapat sisa lebih dosis vaksin.
Standar operasional vaksinasi, vial yang sudah dibuka wajib dihabiskan dalam waktu singkat. Jika tidak, dosis vaksin tersisa wajib dimusnahkan.
"Karena kalau sudah dibuka itu satu vial kan, harus dibuang. Daripada dibuang kan suntikan saja," paparnya.
Kadinkes Kaltim menegaskan booster yang dilakukan kepada Isran Noor, bukan atas dasar keinginan sang gubernur. Namun menyelamatkan sisa dosis vaksin sisa penyuntikan.
"Bukan Pak Isran yang mau atau meminta booster, tapi kami yang menawari. Disuntikan aja pak (booster) dari pada terbuang. Gak ada program booster ke pejabat," katanya.
(redaksi)
