Tekan Risiko Karhutla, Prabowo Ingin Tambah Polisi Hutan Jadi 70 Ribu

POJOKNEGERI.com – Presiden Prabowo Subianto menyiapkan langkah besar untuk memperkuat pengawasan kawasan hutan di Indonesia. Ia menargetkan jumlah polisi hutan mencapai 70 ribu personel dan...

00:00 / 04:32 1×
Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas perkembangan penanganan karhutla secara hybrid, Selasa (13/10/2026).
Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas perkembangan penanganan karhutla secara hybrid, Selasa (13/10/2026). Foto: Dok. Pojoknegeri
Advertisement
Ruang Iklan 300 × 250 px / Responsif

POJOKNEGERI.com – Presiden Prabowo Subianto menyiapkan langkah besar untuk memperkuat pengawasan kawasan hutan di Indonesia.

Ia menargetkan jumlah polisi hutan mencapai 70 ribu personel dan meminta dukungan TNI serta Polri untuk membantu melatih tenaga yang akan menjalankan tugas tersebut.

Advertisement
Ruang Iklan 300 × 250 px / Responsif

Prabowo menilai penambahan personel menjadi bagian penting dari upaya menjaga kelestarian hutan sekaligus memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah ingin memastikan pengawasan berjalan lebih ketat, terutama di kawasan hutan yang membutuhkan perlindungan lebih intensif.

“Karena itu, tolong sampaikan ke Menpan-RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya,” kata Prabowo saat memimpin rapat terbatas perkembangan penanganan karhutla secara hybrid, dilihat di YouTube Setpres, Selasa (13/10/2026).

Perkuat Personel Lewat Pelatihan TNI-Polri

Prabowo mengungkapkan, Kementerian Kehutanan saat ini memiliki sekitar 20 ribu polisi hutan. Jumlah tersebut belum memenuhi target yang ingin dicapai pemerintah, sehingga ia mendorong penyiapan tambahan personel melalui dukungan lembaga lain.

Ia meminta TNI dan Polri mengambil peran dalam memberikan pelatihan agar calon polisi hutan memiliki kemampuan yang memadai untuk menjaga kawasan hutan. Prabowo juga secara khusus meminta Kapolri membantu mendidik dan mempersiapkan personel tersebut.

“Kalau dari Kemenhut yang hanya 20 ribu, ya kalau nggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan. Ya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya didik polisi hutan ya? ya,” ujarnya.

Rencana tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin memperluas kapasitas pengawasan hutan melalui peningkatan jumlah personel dan dukungan pelatihan lintas institusi. Namun, pencapaian target 70 ribu personel juga membutuhkan persiapan sumber daya manusia, anggaran, serta pembagian tugas yang jelas.

Kasus Karhutla Menurun, Pencegahan Tetap Jadi Prioritas

Selain membahas penguatan polisi hutan, Prabowo menyoroti perkembangan penanganan karhutla yang menunjukkan penurunan jumlah kasus. Ia menyebut jumlah kasus yang sebelumnya mencapai ratusan ribu kini turun menjadi kurang dari 1.000.

“Alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu, kita sekarang di bawah 1.000. Saya kira ini kalau nggak kita turun tangan secara besar-besaran nggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya. Taman Nasional Tanjung Puting menjadi perhatian karena itu Taman Nasional,” ujarnya.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah perlu mempertahankan upaya penanganan tersebut melalui kerja sama berbagai pihak. Ia juga menyoroti pentingnya melindungi kawasan konservasi, termasuk Taman Nasional Tanjung Puting, dari ancaman kebakaran.

Pemerintah Siapkan Mitigasi dari Tingkat Desa

Prabowo mengapresiasi jajaran TNI, kepolisian, dan pejabat daerah yang terlibat dalam penanganan karhutla. Ia juga berencana meminta pandangan para profesor dan pakar untuk merumuskan strategi penanganan asap akibat kebakaran.

“Saya ucapan terima kasih atas jerih payah Saudara-saudara, para Panglima, para Kapolda, ya, para pejabat di daerah-daerah. Ya masalah asap nanti kita minta masukan para profesor kita bagaimana. Saya kira memang benar ujungnya ya hanya hujan, air, ya,” ujarnya.

Selain penanganan saat kebakaran berlangsung, Prabowo ingin pemerintah memperkuat langkah pencegahan sejak dini. Ia menekankan pentingnya mitigasi yang melibatkan masyarakat dan aparat di tingkat paling bawah.

“Tapi kita dengan strategi yang kita telah bahas waktu saya kumpulkan para pakar dari semua kampus, ya, para pakar profesor-profesor itu dan mereka ahli-ahli dari daerah-daerah sendiri, bahwa langkah nanti yang paling utama adalah pencegahan presisi, mitigasi di tingkat paling bawah, di tingkat desa,” lanjut Prabowo.

(*)

Advertisement
Ruang Iklan 300 × 250 px / Responsif
Pojoknegeri
Redaksi Pojoknegeri

Tim redaksi Pojoknegeri menyajikan berita independen dan berimbang untuk Indonesia.

Lihat Semua Artikel
Bagikan berita ini: Facebook X (Twitter) WhatsApp Telegram