"Jadi kita telah mengalokasikan 2 persen dari dana transfer umum sebesar Rp 16,5 miliar untuk program penanganan inflasi," ujar Andi Harun saat diwawancarai.
Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa Pemkot Samarinda juga berkolaborasi bersama TNI dan Polri, sehingga Samarinda mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID).
"Kita juga mendapat, Dana Insentif Daerah (DID) dari pusat sebesar RP 19 miliar, ini sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah," imbuhnya.
Andi Harun menjelaskan, selain melaksanakan operasi pasar murah, kedua dana tersebut dialokasikan untuk beberapa kegiatan.
Diantaranya pembangunan infrastruktur penunjang pertanian, tanam panen cepat seperti tanam cabai seluas 10 hektar dan 1 hektar tanam bawang, hingga bantuan langsung tunai kepada supir angkot, ojek online dan nelayan.
Selain dari 8 langkah tersebut, inflasi bisa dikendalikan berkat program unggulan Pemkot Samarinda yakni program Pro Bebaya.
"Dalam program tersebut terdapat pekerjaan infrastruktur secara swakelola. Sehingga daya beli masyarakat di Kota Samarinda tetap terjaga," katanya.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
