POJOKNEGERI.COM - Upaya percepatan serapan anggaran dilakukan Pemprov Kaltim, agar rendahnya serapan anggaran di 2022 tak terulang.
Sebelumnya, data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kaltim masih dalam provinsi dengan realisasi belanja terendah di Indonesia.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo menyampaikan realisasi belanja APBD Kaltim, masuk dalam 10 besar provinsi dengan serapan terendah yakni hanya 77,77 persen.
Tidak ingin capaian serapan itu terulang di 2023, Sekprov Kaltim Sri Wahyuni, mengungkap pihaknya telah berupaya melakukan percepatan serapan anggaran.
"Kita coba lakukan percepatan. Kita mulai kebut ini," kata Sri Wahyuni, Jumat (6/1/2023).
Pemprov juga melakukan lelang dini untuk sejumlah kegiatan fisik.
Puluhan item telah dilelang fisik, dengan target pertengahan Januari sudah memasuki tahap lelang.
"Kita juga melakukan lelang dini, ada sekian puluan item yang lelang dini, jadi pertengahan Januari sudah bisa kontrak," jelasnya.
"Ini upaya kami, kegiatan fisik bisa lebih awal dilakukan jadi tidak akhir tahun. Kita sadari di akhir tahun kadang lompat progresnya dari 60 ke 70, ke 90 persen," lanjutnya.
Jika skema itu sesuai rencana, Sri Wahyuni optimis serapan anggaran Kaltim di APBD 2023 bisa mencapai 90 persen.
"Kita bisa 90 lah target kami, harapannya seperti itu," tegasnya.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
